Thontowi Jauhari (Dok/JIBI/Solopos) Caption : Thontowi Jauhari (Dok/JIBI/Solopos)
Kamis, 30 April 2015 07:40 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Paradoks Wakil Rakyat

Gagasan Solopos, Sabtu (25/4/2015), ditulis Thontowi Jauhari. Penulis adalah advokat dan dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jatengpos.com, SOLO — Salah satu fungsi parlemen (DPR/DPRD) adalah mengawasi pelaksanaan anggaran negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau dari perusahaan  negara/perusahaan daerah.

Ironisnya banyak anggota DPR/DPRD (wakil rakyat) tidak melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Mereka justru terlibat dalam pelaksanaan anggaran dengan cara ”nyambi” sebagai rekanan pelaksana proyek.

Ketika keran demokratisasi dibuka selebar-lebarnya, anggota DPR/DPRD justru  terlibat melaksanakan proyek. Keterlibatan tersebut  menjangkiti seluruh partai politik. Menurut saya tidak satu partai politik pun yang bebas dari kader di parlemen yang bermental proyek ini.

Konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan DPRD DKI Jakarta beberapa saat lalu adalah karena praktik permainan proyek oleh anggota DPRD DKI Jakarta yang  dibongkar Ahok.

Hasil penelusuran dalam pembahasan APBD 2015 di DPRD DKI Jakarta menghasilkan ”penghematan” Rp12 triliun. Dana senilai itu dialokasikan ”semau gue” oleh DPRD tanpa berdasar prioritas kebutuhan dan standar perhitungan harga.

DPRD DKI Jakarta menempatkan dana tersebut dengan cara ”menitipkan” anggaran di eksekutif dan  pelaksanaannya menjadi ”hak” anggota DPRD. Penelusuran anggaran pada saat pembahasan menemukan angka-angka penganggaran fantastis terkait pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang harganya jauh lebih mahal daripada harga di pasaran.

Praktik permainan proyek di  DPRD DKI Jakarta tersebut merupakan fenomena gunung es, yang tampak  sedikit namun yang tidak tampak luar biasa banyak dan terjadi di seluruh tingkatan parlemen, baik itu di DPR hingga seluruh DPRD provinsi atau kabupaten/kota di negeri ini.

Permainan  itu bisa dilakukan secara ”setengah  resmi” atau secara per orang yang sering disebut oknum.  Terkuaknya praktik demikian di DKI Jakarta semata-mata karena faktor Ahok. Terkuaknya praktik demikian di DPR, seperti permainan proyek oleh Nazaruddin dan kawan-kawan, karena faktor “ketahuan” oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). [Menghapus Larangan]

Iklan Baris

    No items.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dotcom/www/jatengpos/elements/themes/jatengpos/widget-cespleng-600.php on line 32

Leave a Reply