Komisi C DPRD Bantul tengah melakukan inspeksi proyek pembangunan Pasar Ngangkruksari, Selasa (27/9/2016) siang. (Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja) Caption : Komisi C DPRD Bantul tengah melakukan inspeksi proyek pembangunan Pasar Ngangkruksari, Selasa (27/9/2016) siang. (Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja)
Kamis, 29 September 2016 22:20 WIB Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja Bantul Share :

PASAR TRADISIONAL BANTUL
Dinas Pernah Paksa Pengembang Tukar Bahan Material

Pasar tradisional Bantul Ngangkruksari menjadi perhatian DPU

Jatengpos.com, BANTUL — Kejanggalan proyek Pasar Ngangkruksari Desa Donotirto, Kecamatan Kretek tak hanya dalam proses pengerjaan, tetapi juga bahan material. PT Citra Prasasti Konsorindo selaku kontraktor penggarap ternyata pernah bermasalah saat menggunakan batu sebagai bahan pembuat pondasi.

(Baca Juga : PASAR TRADISIONAL BANTUL : Dewan Minta Proyek Ngangkruksari Senilai Rp12 Miliar Dibongkar)

Hal itu diakui sendiri oleh Suprapto, Direksi Proyek Pasar Ngangkruksari. Ketika ditemui di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bantul. Pihaknya bahkan pernah meminta pihak pemborong untuk mengembalikan sekitar dua truk batu putih yang sengaja didatangkan sebagai bahan utama pembuatan pondasi bangunan.

“Akhir pekan lalu, kami suruh mereka mengembalikan sekitar dua truk batu putih karena tidak sesuai spesifikasi,” katanya kepada wartawan, Rabu (28/9/2016) pagi.

Dijelaskannya, sesuai spesifikasi yang disepakati, batu putih yang didatangkan dari kawasan Sindet, Kecamatan Jetis itu adalah batu dengan kualitas terbaik. Namun, setelah diperiksa oleh tim konsultan proyek, ternyata batu yang didatangkan oleh pemborong termasuk kualitas yang nomor dua. Tak menunggu lama, pihaknya pun lantas meminta pemborong untuk segera menukar batu putih itu dengan spesifikasi yang sesuai dengan usulan awal.

Selain itu, ia pun membenarkan proyek senilai Rp13 miliar lebih itu pun memang dikerjakan dengan estimasi waktu yang jauh dari standar. Dengan beban kerja yang sama, waktu pengerjaan yang ideal menurutnya adalah sekitar 200 hari.

“Tapi untuk proyek ini cuma 120 hari saja,” katanya.

Meski begitu, dengan sistem kontrak unit price, pihak Pemkab Bantul memang diuntungkan lantaran bisa meminimalisasi kerugian uang negara. Pasalnya, jika pengerjaan tersebut tak sesuai dengan target, maka pihak Pemkab Bantul hanya berkewajiban membayar sesuai hasil pengerjaan pihak kontraktor pemborong saja.

Iklan Baris

    No items.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dotcom/www/jatengpos/elements/themes/jatengpos/widget-cespleng-600.php on line 32

Leave a Reply