Rahmi Nuraini Caption : Rahmi Nuraini
Jumat, 30 Juni 2017 06:00 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Melawan Hoaks dengan Logika

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (20/6/2017). Esai ini karya Rahmi Nuraini, alumnus Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang. Alamat e-mail penulis adalah rahminoer@gmail.com.

Jatengpos.com, SOLO–Kampanye untuk menghentikan berita bohong atau hoaks yang mengandung fitnah dan ujaran kebencian di media sosial terus digalakkan pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk menyukseskan gerakan ini. Presiden Jokowi mengajak masyarakat menunjukkan nilai-nilai kesantuan dan nilai-nilai kesopanan yang menjadi budaya bangsa Indonesia.

Belum lama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Fatwa ini dikeluarkan karena penggunaan media sosial sering kali tidak disertai tanggung jawab.

Media sosial menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak benar, hoaks, fitnah, gibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Pertanyaannya apa yang bisa dilakukan?

MUI berpandangan penyebaran informasi seperti ini sering kali dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi.

Hal ini sama dengan konsep hate spin yang dinyatakan Cherian George dalam bukunya Hate Spin. Cherian mengungkapkan hate spin digunakan untuk mengeksploitasi kebebasan demokratis dengan memanfaatkan identitas kelompok sebagai sumber daya untuk melakukan tindakan anti demokrasi, seperti yang belakangan marak terjadi.

Ketika ujaran-ujaran tentang kebencian marak disebarkan, saatnya pemerintah mengembalikan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan untuk menghalau bahaya itu. Upaya memerangi ujaran kebencian hanya bisa dilakukan dengan komitmen bersama antara pemerintah dan segenap lapisan masyarakat.

Respons cepat perlu dipilih dan didiseminasi karena ujaran kebencian kini menjadi komoditas politik yang digunakan untuk melakukan mobilisasi massa dan menyebarkan keresahan sosial.

Jika MUI melakukan pendekatan dengan mengeluarkan fatwa untuk mendorong masyarakat menaati fatwa tersebut, pemerintah menggunakan pendekatan penguatan fondasi dasar dari sumber daya manusianya.

Langkahnya antara lain melalui penguatan nilai-nilai Pancasila untuk melawan upaya-upaya menumbuhkan disintegrasi sosial. Pancasila yang mengakui adanya keberagaman sekaligus memberikan ruang pada kebebasan menjadi jawaban dari kaburnya identitas bernegara.

Selanjutnya adalah: Menguatkan nilai-nilai Pancasila…

Iklan Baris

    No items.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dotcom/www/jatengpos/elements/themes/jatengpos/widget-cespleng-600.php on line 32

Leave a Reply