Ilustrasi perangkat desa (JIBI/Harianjaogja.com/Dok.) Caption : Ilustrasi perangkat desa (JIBI/Harianjaogja.com/Dok.)
Jumat, 29 September 2017 19:35 WIB Aries Susanto/JIBI/Solopos Boyolali Share :

PEMERINTAHAN BOYOLALI
Jual Beli Jabatan Perdes Marak, Warga Minta Legislator Jangan Diam Saja

Pemerintahan Boyolali, warga minta anggota DPRD bertindak mencegah jual beli jabatan perangkat desa.

Jatengpos.com, BOYOLALI — Warga Boyolali menyayangkan sikap kalangan legislator yang terkesan tutup telinga atas isu jual beli jabatan perangkat desa (perdes) yang sedang menghangat. Mereka meminta DPRD terjun ke tengah masyarakat melakukan pengawasan dan investigasi untuk mencari tahu kebenarannya.

“Kami sebagai salah satu peserta tes seleksi perdes sangat menyayangkan sikap DPRD Boyolali yang kurang peka menanggapi isu yang berkembang di masyarakat. Fungsi mereka ini kan melakukan pegawasan,” ujar Cahyo Utomo, pelamar jabatan Sekdes Desa Klari, Karanggede, kepada Solopos.com, Jumat (29/9/2017).

Menurut Cahyo, isu jual beli jabatan perdes di Boyolali tak hanya merebak di Karanggede. Di sejumlah wilayah, isu jual beli jabatan juga telah menjadi rahasia umum. Sayangnya, kata dia, menjelang momentum pengisian perdes, justru tak ada pihak yang berusaha meredam atau setidaknya mengawasi.

Kondisi ini menurutnya sangat meresahkan warga, khususnya bagi anak-anak bangsa yang ingin berkompetisi secara sehat melalui jalur perdes. “Saat ini banyak kader bangsa berkualitas yang ingin menyumbangkan pemikiran dan tenaga untuk negerinya. Kalau prosesnya sudah penuh KKN, ini sudah melenceng dari tujuan awal dan tak akan menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik,” tambahnya.

Cahyo mendesak anggota DPRD membuka mata dan telinga atas isu jual beli jabatan perdes dengan terjun langsung ke masyarakat. Harapannya, isu itu bisa dicegah sebelum benar-benar menjadi bom waktu. “Jangan hanya bilang no comment. Dewan [DPRD] mestinya bisa lebih bijak menyikapi masalah ini,” tegasnya.

Sementara itu, pimpinan DPRD Boyolali, Fuadi, menegaskan DPRD sudah melakukan upaya pengawasan sejak dini baik langsung atau pun tak langsung. Fuadi tak menampik adanya isu jual beli jabatan perdes yang merebak di masyarakat.

Namun, ia meminta warga agar tak resah dan mengajak warga lain tetap tenang menjalani proses seleksi dengan sebaik-baiknya. “Ikut tes sebaik-baiknya, kami dari DPRD akan mengawasinya agar isu tersebut bisa diantisipasi dan tak benar terjadi,” paparnya.

Aktivis LSM Boyolali, Hadiyono, menyebutkan nominal jual beli jabatan Perdes di Boyolali bervariasi, tergantung posisi dan lokasi desa. Formasi strategis seperti carik di desa yang subur, tawarannya bisa menembus Rp300 juta.

“Hasil aduan masyarakat kepada kami ada yang mengaku ditawari Rp300 juta untuk jabatan carik. Ini kan benar-benar angka fantastis,” ujarnya.

Hadiyono mendesak DPRD lekas bersikap dan mencegah agar praktik-praktik kotor itu tak sampai terjadi.

Iklan Baris

    No items.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dotcom/www/jatengpos/elements/themes/jatengpos/widget-cespleng-600.php on line 32

Leave a Reply