Juru bicara Sinuhun PB XIII, K.P.A. Ferry Firman Nurwahyu (kanan), menunjukkan surat keputusan (SK) bebadan baru di Sasana Putra Keraton Solo, Minggu (8/10/2017). (Ivan Andimuhtarom/JIBI/Solopos) Caption : Juru bicara Sinuhun PB XIII, K.P.A. Ferry Firman Nurwahyu (kanan), menunjukkan surat keputusan (SK) bebadan baru di Sasana Putra Keraton Solo, Minggu (8/10/2017). (Ivan Andimuhtarom/JIBI/Solopos)
Senin, 30 Oktober 2017 23:35 WIB Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos Solo Share :

KERATON SOLO
PB XIII Pertanyakan Legalitas Tim Asistensi Pemerintah

Raja Keraton Solo PB XIII meminta kejelasan soal legalitas tim asistensi bentukan pemerintah untuk mengelola Keraton.

Jatengpos.com, SOLO — Raja Keraton Solo Paku Buwono (PB) XIII meminta kejelasan soal legalitas tim asistensi pemerintah yang dipimpin Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman, sebelum membahas lebih jauh soal unit pelaksana teknis (UPT) pengelola Keraton Solo.

Permintaan ini disampaikan PB XIII dalam surat yang disampaikan langsung kepada Dadang dengan tembusan Wantimpres, Subagyo H.S. “Pekan kemarin surat itu kami kirim. Jadi PB XIII minta tim yang dipimpin Pak Dadang ini punya legalitas yang jelas. Kami enggak mau bahas masalah kerja sama ini tapi berhadapan dengan orang yang enggak jelas kedudukan dan kapasitasnya,” kata juru bicara Tim Asisten Pengelolaan Keraton Solo, Ferry Firman Nurwahyu, kepada Solopos.com, Senin (30/10/2017). (Baca: Dilantik, Tim Asistensi PB XIII Jadi Jembatan Keraton dengan Pemerintah)

Menurut Ferry, tim harus punya legalitas misalnya dalam bentuk surat keputusan (SK), seperti halnya Keraton Solo mencantumkan nama tim asistensi internal Keraton pada sebuah SK yakni SK PB XIII No. 007/2017 tentang Tim Asistensi Pembahasan Pembentukan Badan Pengelola Keraton Solo.

“Mereka juga harus punya SK, SK presiden atau SK menteri yang terkait dan berwenang pada masalah ini,” tutur Ferry yang juga sekretaris tim asistensi Keraton.

Selain masalah legalitas tim asistensi pemerintah, PB XIII juga minta tim ini menyampaikan terlebih dahulu term of reference (TOR) atau kerangka acuan kegiatan yang berkaitan dengan apa yang akan ditawarkan pemerintah kepada Keraton Solo. Dua permintaan PB XIII ini memastikan proses pembentukan UPT di Keraton Solo kembali lagi dari awal.

“Ya enggak masalah. Memangnya mau mengejar apa sih? Mau mengejar anggaran? Ya jelas sudah lewat ini kan sudah mau November. Dua hal itulah yang menurut kami jadi permasalahan krusial, selama ini pertemuan sampai lebih dari sepuluh kali tapi kami enggak tahu kapasitas mereka,” tutur Ferry.

Pertemuan terakhir kedua tim asistensi itu digelar di Keraton Solo, Jumat (20/10/2017) lalu. Sedianya, Senin ada pertemuan lagi untuk membahas masalah pembentukan UPT tersebut. Namun pertemuan yang sudah diagendakan batal karena sebelumnya kedua tim asistensi itu telah menggelar prapertemuan dan salah satu hasilnya adalah tim asistensi pemerintah akan membuat kerangka acuan kerja mereka terkait kerja sama pengelolaan Keraton.

Sekretaris II Tim Asistensi Keraton Solo, Dany Nursugama, mengatakan Keraton tidak sedang mengulur-ulur waktu pembentukan UPT. Menurut dia, pemerintah juga perlu menyampaikan kerangka kerja secara terperinci sebelum kerja sama itu final.

Terkait bagian Keraton yang akan dikelola pemerintah pun belum mereka bahas. “Belum sampai pada masalah itu,” tutur Dany.

Baik Ferry maupun Dany juga menyebutkan PB XIII tidak perlu membuat surat kuasa kepada pemerintah jika pemerintah akan mengelola Keraton. “Kalau mau kerja sama kan tidak perlu surat kuasa, bisa dengan MoU.”

Tim asistensi Keraton juga meminta Keppres No. 23/1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta direvisi agar disesuaikan dengan reformasi birokrasi saat ini.

Iklan Baris

    No items.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dotcom/www/jatengpos/elements/themes/jatengpos/widget-cespleng-600.php on line 32

Leave a Reply