Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) saat menangani sebuah perkara, beberapa waktu lalu. (Setkab,go.id) Caption : Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) saat menangani sebuah perkara, beberapa waktu lalu. (Setkab,go.id)
Selasa, 13 Februari 2018 23:00 WIB John Oktaveri/JIBI/Bisnis Politik Share :

MKD Beralasan UU MD3 Cegah Kriminalisasi Anggota DPR

MKD menyebut pasal 245 UU MD3 yang mensyaratkan izin presiden untuk pemeriksaan anggota DPR sebagai upaya mencegah kriminalisasi.

Jatengpos.com, JAKARTA — Ketua Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa syarat izin presiden untuk pemeriksaan anggota DPR yang diatur UU MD3 sebagai antisipasi terhadap kriminalisasi.

Poin yang terdapat dalam pasal 245 UU MD3 itu berbunyi pemanggilan anggota DPR harus melalui persetujuan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan MKD. Menurutnya, ada beberapa contoh proses hukum yang disebutnya kriminalisasi.

“Sudah ada beberapa contoh misalnya anggota DPR diproses di Polres karena laporan-laporan, ada tujuan tertentu untuk mengkriminalisasi. Ada anggota DPR tiba-tiba dipanggil Polres padahal permasalahan kasusnya belum jelas,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa (13/2/2018).

Dasco menjamin bahwa meski harus melalui pertimbangan MKD untuk memanggil anggota DPR, tapi cara itu tidak akan menghambat proses hukum.

“Dalam Pasal 245 disebutkan MKD memberikan pertimbangan sehingga kalau kami sudah memberikan pertimbangan maka Presiden mengizinkan. Tapi intinya dalam pasal tersebut Presiden wajib meminta pertimbangan MKD,” katanya.

Meski demikian, dia menyebutkan bahwa pasal 245 tidak berlaku untuk tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan tugas legislatif atau soal tindak pidana khusus dan tertangkap tangan.

“Tapi kalau ditanya dalam jangka waktu berapa lama memberikan pertimbangan, mungkin tidak akan lama, yang penting MKD cukup waktu memperlajari berkasnya dan cukup melakukan penyelidikan ke aparat penegak hukum,” ujar Waketum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, sejumlah pengamat menilai UU MD3 akan mempersulit proses hukum dari seorang anggota DPR kalau dinilai melakukan pelanggaran hukum.

Pasal 245 UU MD3:

1. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
2. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Lowongan Pekerjaan
Kepala Sekolah KB & TKIT Alhikam Delanggu, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Iklan Baris
  • RUMAH DIKONTRAKKAN

    DIKONTRAKKAN TP:Rumah di Jl.Srigunting I no.20A,Joho,Manahan. Fas:2KM,3KT,R.Tamu,Dapur,AC,Garasi,Mebelair.Hub:…

  • SERVICE

    SURYAJAYA servs,msncc,kulkas,ac,jl/bl,bkr psg24jam085105005885 (A00219022018) SERVIS 24 REPARASI M.Jar/Com,Dis…

  • RUMAH DIJUAL

    PERUM MUTIARA Garden dekat DPRD Surakarta type 57/101, 53/105 Dp 0% 085647250238/0271-729598 (A00101022018) RM…

  • RUKO DIKONTRAKKAN

    DIKONT RUKO L:+-50m2,Jl.Ki mangun Sarkoro No 57 B(Dpn SPBU Banyuagung Solo)1KT,KM,900W,Telp,Air Pompa Sumur,Pn…

  • TANAH DIJUAL

    JL TANAH Pekarangan SHM 278m2,Jaten,KRA.Lsg Pmlik:085643532744 (A00015022018) JUAL TANAH 78m2 (7,5×10,5)…

  • SERBA-SERBI

    PINDAH ?BARANG Kami Beli,Harga Pantas&Tinggi,WA:085.1000.22642 (A00057022018) GADAI/BELI Laptop/DSLR/LED/…

  • PERAWATAN TUBUH

    NEW MASSAGE From Sumatera Hassan Utk P/W/Pasutri: 081393566360 (A00028022018) MASSAGE & KEBUGARAN Dipangg…

  • PERSEWAAN MOBIL

    DORIRENT:AvzXnaDll(NoSpr)150-200/12J:085642229699/081229868699 (A00026022018) MUDIK LPS Kunci:Mobilio,Innova,P…

Leave a Reply